JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf akan memanggil pimpinan Komisi III DPR asal Fraksi Partai Demokrat. Hal ini dilakukan untuk menyikapi pernyataan Komisi Yudisial (KY) tentang adanya anggota Komisi III asal Fraksi Demokrat yang mencoba melakukan suap dalam seleksi calon hakim agung.
"Hari ini saya akan bertemu dengan pimpinan Komisi III dari Fraksi Demokrat, yang jelas saya tidak suka, saya kecewa dengan apa yang dilakukan oleh KY. Jangan mentang-mentang KY bisa bicara apa saja," kata Nurhayati, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Nurhayati menegaskan, Fraksi Demokrat sangat dirugikan atas apa yang dilontarkan KY terkait adanya upaya suap dalam seleksi calon hakim agung. Ia menyatakan pihaknya siap dikonfrontir dengan Komisioner KY untuk meluruskan informasi tersebut.
Lebih jauh, Nurhayati meminta Badan Kehormatan (BK) DPR bersikap adil. Dalam artian, tak hanya menindak lanjuti pernyataan KY, tetapi juga merespons pemberitaan mengenai adanya anggota Fraksi PKB Bahrudin Nasori yang diduga melakukan lobi khusus di toilet Gedung DPR dengan seorang calon hakim agung Sudrajad Dimyati.
"Kata KY ada beberapa Fraksi, tapi yang disebut hanya Demokrat. BK harus adil, yang diteriakkan media ada lobi di toilet harus ditanggapi dengan serius," tandasnya.
Sebelumnya, Komisioner KY Imam Anshori Saleh mengakui ada praktik percobaan suap dalam seleksi calon hakim agung. Imam mengaku kerap mendapat telepon dari para anggota dewan dari beberapa fraksi yang meminta calon tertentu diloloskan dalam seleksi awal calon hakim agung di KY. Anggota dewan bahkan sempat menjanjikan imbalan sebesar Rp 1,4 miliar jika calon tersebut lolos. Namun, Imam menolak tawaran itu.
Di dalam sebuah rapat pleno KY pada tahun 2012 untuk menentukan calon hakim agung yang lolos ke seleksi lanjutan, dia membuka adanya praktik suap itu. Alhasil, semua komisioner KY sepakat calon yang dititipkan itu dinyatakan tidak lolos. Tetapi, keputusan ini menimbulkan protes di DPR.
Secara terpisah, Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi Hakim Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman menyampaikan bahwa identitas anggota Komisi III DPR yang mencoba menawarkan uang masing- masing Rp 200 juta kepada tujuh unsur pimpinan KY berasal dari Fraksi Partai Demokrat. Eman mengaku mendapatkan informasi dari Imam Anshori Saleh, komisioner KY yang pertama membuka masalah ini ke publik.
Saat ditanya siapa orang Fraksi Partai Demokrat dimaksud, Eman mengaku tidak tahu sebab Imam pun tidak membukanya. Bila diminta bersaksi, Eman siap melakukannya. Menurut Eman, pengakuan Imam Anshori Saleh tentang adanya tawaran uang tersebut memang benar adanya. Saat KY menggelar rapat pleno penentuan kelulusan calon hakim agung, Imam memang mengungkapkan hal itu.
Editor : Caroline Damanik
