Sultani
Apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara keseluruhan kian merosot. Meski penilaian terhadap sosok Presiden masih relatif bertahan, persepsi publik atas penegakan hukum, kesejahteraan rakyat, stabilitas politik, dan pemulihan ekonomi nasional terus turun.
Hasil jajak pendapat triwulanan pada usia 39 bulan pemerintahan SBY mengungkap gambaran ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang merosot kian dalam. Apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam penegakan hukum merosot tajam. Hanya 20,8 persen responden yang mengapresiasi langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan Presiden. Angka ini merefleksikan apresiasi terendah selama tiga tahun SBY berkuasa.
Penegakan hukum yang berbelit-belit dan berujung tak memuaskan meninggalkan keraguan kepada publik tentang keseriusan pemerintah. Pengusutan kasus dugaan korupsi wisma atlet dan proyek kompleks olahraga di Hambalang, misalnya, menggambarkan ketidaktuntasan terpenuhinya rasa keadilan publik. Vonis terhadap terpidana koruptor kerap jauh dari tuntutan jaksa. Tak ayal jika penanganan kasus-kasus semacam itu dituding diintervensi oleh kepentingan tertentu.
Dalam bidang politik, apresiasi responden juga terlihat rendah. Hasil jajak pendapat menunjukkan, hanya 34,1 persen responden menjawab puas dengan kinerja pemerintah menjaga stabilitas politik negeri ini. Angka ini bertahan relatif rendah dibandingkan dengan rangkaian jajak pendapat periode sebelumnya. Padahal, stabilitas politik adalah salah satu modal paling kuat pada awal masa pemerintahan.
Hiruk-pikuk politik selama proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014 yang ditengarai sarat dengan intervensi partai-partai besar—mayoritas merupakan pendukung pemerintah—telah menurunkan simpati publik kepada pemerintah.
Dalam kurun waktu yang sama, tingkat kepuasan responden terhadap kinerja SBY dalam memperbaiki kesejahteraan sosial juga terpuruk cukup dalam, yaitu 28,7 persen. Angka ini pun menunjukkan apresiasi yang rendah terhadap kinerja dalam membenahi masalah-masalah sosial.
Modal politik tergerus
SBY memenangi dua kali pemilihan presiden dengan dukungan 60 persen lebih suara pemilih. Ini memberikan legitimasi kekuasaan kepada SBY sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Inilah modal politik yang diberikan rakyat kepada SBY, yang dipandang sebagai sosok yang bisa membawa perubahan, setelah sekian lama negara ini terpuruk dalam krisis ekonomi dan kemelut politik.
Alih-alih mengeluarkan Indonesia dari krisis, gaya pemerintahan SBY yang akomodatif justru melahirkan kemelut politik baru yang berporos pada Presiden dengan partai politik baik yang berkoalisi maupun oposisi. Dari hasil jajak pendapat triwulanan sejak pertama kali SBY memerintah, apresiasi publik terhadap kinerja, citra, dan popularitas SBY terbilang tinggi. Simpati publik yang begitu tinggi terhadap sosok SBY membuat mereka mengabaikan kemelut politik di lingkar dalam kekuasaan Presiden yang mulai mengganggu jalannya pemerintahan.
Hasil jajak Kompas selama 60 bulan SBY berkuasa mengungkapkan, SBY berhasil menyelesaikan masa pemerintahannya dengan apresiasi publik yang terbilang tinggi. Meski muncul kemelut politik, persoalan ekonomi, hukum, dan sosial selama periode pertama SBY berkuasa, optimisme publik bahwa pemerintah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut tetap tinggi.
Awal sandungan adalah kemelut Komisi Pemberantasan Korupsi versus Kepolisian Negara RI (KPK vs Polri) dalam kasus ”Cicak vs Buaya”. Pasalnya, kasus tersebut mengungkap praktik korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan SBY. Simpati publik terhadap pemerintah langsung merosot drastis. Dalam jajak pendapat tiga bulan pertama, hanya 36,1 persen responden menyatakan puas dengan kinerja SBY dalam memberantas korupsi.
Padahal, tiga bulan sebelumnya, apresiasi responden terhadap langkah pemberantasan korupsi masih 52,7 persen. Artinya, transisi kekuasaan dari periode pertama menuju periode kedua ditandai kegagalan SBY memenuhi janjinya untuk menuntaskan kasus korupsi yang terungkap pada masa transisi ini. Satu tahun pertama kekuasaan SBY ditandai dengan kekecewaan responden menunggu aksi nyata Presiden memberantas korupsi di sekitar kekuasaannya.
Setelah tiga tahun berlalu, kekecewaan responden semakin dalam. Sebanyak 82,2 persen responden dalam jajak pendapat kali ini mengaku kecewa dengan upaya pemberantasan korupsi oleh SBY. Ketika kasus dugaan korupsi wisma atlet, Hambalang, dan Korps Lalu Lintas Polri yang menyeret sejumlah pejabat negara terkuak, kekecewaan publik langsung memuncak. Dalam jajak pendapat periode Juli 2011 hingga Januari 2012 (ketika kasus-kasus itu sedang hangat diperbincangkan), responden yang kecewa sebanyak 84-87 persen.
Harapan mengecil
Optimisme publik yang begitu kuat terhadap kemampuan SBY untuk membawa perubahan bagi bangsa ini lambat laun menyusut seiring dengan pupusnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Harapan yang selama ini begitu besar diletakkan kepada SBY lambat laun mengecil, sebagaimana tergambar dalam hasil jajak pendapat.
Pada usia 39 bulan pemerintahan SBY, optimisme responden terhadap kemampuan SBY untuk menyelesaikan persoalan hukum hanya 32,3 persen. Sementara pada periode sebelumnya, keyakinan responden masih 34,8 persen. Keyakinan ini semakin kecil jika dibandingkan dengan keyakinan responden yang tergambar dalam jajak pendapat pada tiga bulan pertama yang mencapai 70,7 persen. Artinya, respons yang ditunjukkan SBY dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang muncul selama 39 bulan telah menggerus keyakinan responden hampir dua kali lipat.
Fenomena yang sama juga terjadi pada tiga bidang lain, yaitu peningkatan kesejahteraan sosial, pemulihan ekonomi nasional, dan stabilitas politik. Keyakinan responden pada masa 39 bulan pemerintahan SBY ini tercatat 34,9 persen atau susut dua kali lipat daripada periode tiga bulan pertama (71,3 persen). Dalam bidang perekonomian, keyakinan responden juga menyusut hampir dua kali lipat dibandingkan pada tiga bulan pertama (33,3 persen). Keyakinan responden terhadap kemampuan SBY menciptakan stabilitas politik juga menyusut tajam dari 75,6 persen (periode tiga bulan pertama) menjadi 38,8 persen pada usia 39 bulan pemerintahan SBY.
Merosotnya optimisme responden terhadap pemerintahan SBY dalam jajak pendapat ini juga diikuti dengan susutnya citra SBY baik sebagai presiden maupun terhadap pemerintahannya. Hasil jajak pendapat kali ini menunjukkan, citra SBY bergeser jauh dari pencitraan yang baik. Sebanyak 50,2 persen masih menilai baik citra SBY. Namun, jika dibandingkan dengan tiga periode jajak pendapat terakhir, terlihat penurunan citra yang cukup signifikan, yaitu 57,8 persen (33 bulan), 55,6 persen (36 bulan), dan 50,2 persen (39 bulan).
Pergeseran citra ini akan memiliki arti penting jika dibandingkan dengan pencitraan yang diberikan oleh responden pada tiga bulan pertama yang mencapai 75,4 persen. Artinya, selama 39 bulan memerintah, pencitraan yang baik terhadap SBY tergerus hingga 25 persen. Konsekuensi dari turunnya citra SBY sebagai presiden juga terlihat pada citra pemerintahan SBY. Hasil jajak pendapat mengungkapkan, 31,8 persen responden mengatakan citra pemerintahan SBY baik. Pada periode 36 bulan, responden yang menilai pemerintahan SBY baik masih 41,4 persen.
Terungkapnya keterlibatan sejumlah petinggi pemerintahan dan sekaligus petinggi Partai Demokrat dalam kasus dugaan korupsi tampaknya menguatkan prasangka publik selama ini bahwa pemerintahan SBY tidak bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. (LITBANG KOMPAS)
Editor :
Inggried Dwi Wedhaswary
