Register
Get Personalized Here!
RegisterGet Personalized Here!
RegisterGet Personalized Here!
"Seharusnya panggilan yang satu ini ditujukan buat Ibas, selaku SC dalam kongres. Kemudian panggilan yang kedua ini seharusnya ditujukan kepada SBY, SBY ini selaku dewan pembina partai demokrat. Beliau adalah penanggung jawab kongres Partai Demokrat di bandung dan juga jadi timses (tim sukses) Andi (Andi Mallarangeng)," tutur Tri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2013) saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.
Tri akan diperiksa sebagai saksi bagi mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi Hambalang. Kepada wartawan, Tri mengaku bingung mengapa KPK memanggilnya untuk diperiksa sebagai saksi kasus Hambalang. Tri yang dikenal sebagai loyalis Anas ini mengaku tidak tahu soal proyek Hambalang.
"Jadi KPK salah melayangkan surat (panggilan kepada saya) ini. Saya di kongres hadir, saya sebagai ketua DPC dan peserta memberikan suara kepada Anas," katanya.
Saat ditanya mengenai dugaan aliran dana korupsi ke Kongres Partai Demokrat, Tri mengaku hanya pernah mendengar melalui media.
"Tapi saya tidak tahu lebih jauh, saya kan bersih, saya dengar di media-media ada pembagian uang di kongres," sambungnya.
Selebihnya, Tri akan menyampaikan apa yang dia ketahui terkait kasus Hambalang kepada penyidik KPK.
Ada pun Tri diperiksa karena dianggap tahu seputar kasus dugaan penerimaan hadiah yang menjerat Anas ini. KPK tengah mendalami dugaan aliran dana korupsi untuk pemenangan Anas sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung.
Sebelum Tri, KPK telah memeriksa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng, anggota DPR Ramadhan Pohan, serta sejumlah ketua DPC Partai Demokrat.
Seusai diperiksa, Marzuki dan Choel mengaku diajukan pertanyaan seputar aliran dana ke kongres. Ketika kongres berlangsung, Marzuki merupakan salah satu kandidat ketua umum bersama dengan Anas dan Andi. Sementara Choel dan Ramadhan mengaku diperiksa dalam kapasitas dia sebagai anggota tim sukses Andi.
Editor : Caroline Damanik
"Diperiksa sebagai saksi untuk SRS (Syahrul)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.
KPK memeriksa Faturachman karena dianggap dapat memberikan informasi terkait hal ini. Ada pun izin untuk PT Garindo Perkasa mengelola TPBU, ditandatangani Bupati Bogor Rachmat Yasin. Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Faturachman mengatakan bahwa PT Garindo mengajukan permohonan izin lokasi tersebut pada 2012. Sebelum izin diterbitkan, menurutnya, Pemkab Bogor telah melakukan sejumlah kajian.
Saat ditanya mengapa Bupati menerbitkan izin pembangunan taman pemakaman itu padahal sebagian lahan di Desa Antajaya tersebut merupakan kawasan konservasi, Faturachman menjawab bahwa pemberian izin lokasi tidak menunjukkan kepemilikan.
”Izin lokasi tidak menunjukkan kepemilikan, jadi hanya wilayah saja yang kami tunjukkan, jadi tidak menunjukkan kepemilikan.”
Faturachman juga mengatakan, Bupati Bogor menerbitkan izin pengelolaan lahan tersebut sudah atas persetujuan Perhutani.
Dalam kasus ini, KPK Syahrul sebagai tersangka atas dugaan menyuap Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher, pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor Usep Jumenio, dan pegawai honorer di Pemkab Bogor Listo Welly Sabu. Syahrul merupakan pemegang saham di PT Garindo yang tengah berencana membangun TPBU di sebidang lahan di Desa Antajaya, Bogor. Diduga, lahan tersebut masuk dalam wilayah konservasi.
Kasus ini juga menjerat karyawan PT Garindo lainnya, yakni Sentot Susilo dan Nana Supriatna. Adapun berkas perkara Iyus, Usep, Listo, Nana, dan Sentot telah disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. Sementara itu, beberapa waktu lalu, Iyus meninggal dunia karena kanker haki stadium empat dan stroke yang dideritanya.
Editor : Caroline Damanik
Menjelang Pemilu 2014, lagi-lagi polemik politik kekerabatan, yang dipopulerkan dengan istilah politik dinasti, muncul ke permukaan. Kasus dinasti keluarga Atut dari Banten menjadi momok yang mendorong sejumlah pihak untuk menetapkan pembatasan syarat jabatan untuk kepala daerah melalui RUU Pilkada.
Coba kita letakkan polemik itu dalam proporsinya. Politik kekerabatan sesungguhnya dipraktikkan di banyak negara, tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Di Amerika Serikat, kita kenal dinasti Kennedy dan George Bush. Sebelum itu, ada juga John Adams (presiden kedua AS) yang putranya, John Quincy Adams, menjadi presiden keenam AS.
Ada pula Franklin Delano Roosevelt (presiden ke-32 AS) yang adalah sepupu Theodore Roosevelt (presiden ke-26 AS). Roosevelt sendiri dikatakan memiliki hubungan kekerabatan dengan 11 presiden: 5 berdasarkan hubungan darah dan 6 lain karena pernikahan.
Dinasti politik dan partai
Asia mungkin surganya dinasti politik di mana banyak kepala pemerintahan punya hubungan kekerabatan dengan pemimpin sebelumnya. Di ASEAN, kita temukan itu di Singapura (keluarga Lee), di Malaysia (keluarga Razak), di Thailand (keluarga Shinawatra), di Filipina (keluarga Marcos dan Aquino), serta di Indonesia (keluarga Soekarno).
Selain istilah dinasti politik, ada pula istilah dinasti partai. Istilah ini merujuk pada partai-partai yang dibangun dengan mengandalkan ketokohan atau nama yang sudah cukup dikenal. Istilah ini sering dipakai dalam menganalisis situasi politik di India dan negara-negara di Asia Selatan. Contohnya: Partai Kongres di India yang sangat mengandalkan nama Gandhi untuk menjalankan partainya. Partai ini menempatkan beberapa keluarga Gandhi sebagai pemimpin partai dan juga perdana menteri. Tidak hanya Partai Kongres, ada 12 dari 62 partai lain yang tersebar di beberapa negara bagian India menganut partai dinasti.
Di Pakistan ada People’s Party yang dipimpin keluarga Bhutto. Sesaat setelah Benazir Bhutto terbunuh, partai memutuskan bahwa penggantinya adalah anak tunggalnya, yakni Bilawal Bhutto Zardari. Namun, karena belum cukup umur dan belum tamat sekolah, sang ayah, Asif Ali Zardari, menjadi co-chairman dan menjalankan keputusan partai sehari-hari hingga sang anak cukup umur.
Contoh-contoh itu menggambarkan betapa jamaknya kekuasaan politik yang diwarnai hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Namun, kita tak bisa lantas mengatakan keluarga itu melakukan politik dinasti atau dinasti politik. Berkuasanya keluarga Bush dari Partai Republik adalah melalui sebuah proses seleksi partai ketat. Walaupun Bush Jr dianggap tidak punya kewibawaan atau kecerdasan seperti ayahnya, ternyata ia berhasil lolos seleksi partai dan bahkan berkuasa selama dua periode.
Dalam kasus dinasti partai di India, Pradeep Chhibber (2011) mengatakan dua hal yang memengaruhi sebuah partai berubah menjadi partai dinasti. Pertama adalah ketika partai tidak memiliki dukungan organisasi massa independen yang mampu memobilisasi suara atau tidak memiliki prosedur demokratis di dalam partai. Partai yang tidak punya organisasi massa umumnya mengandalkan ketokohan sebagai brand name dan menunjuk pengurus partai atas dasar kekuasaan yang dimilikinya itu.
Kedua adalah ketika keuangan partai bersifat ilegal dan dikuasai secara sentralistik oleh pemimpin partai. Dalam kondisi seperti itu, transaksi politik yang terjadi akan menciptakan defisit keterwakilan partai atas suara masyarakat yang memilihnya.
Kasusnya beda dengan di Filipina, karena dinasti politik di sana berkembang dan bertahan akibat langgengnya sistem patron dari segelintir keluarga kaya yang pernah dihadiahi tanah oleh penjajah Spanyol. Pada masa itu, Spanyol menggunakan metode bagi lahan untuk menciptakan loyalitas kepada pimpinan yang dicangkok oleh Spanyol sambil melakukan konsolidasi horizontal dari tiap tuan tanah yang dilindungi oleh Spanyol tadi.
Karena tidak pernah ada terobosan land reform (reformasi kepemilikan lahan), maka kekuasaan para tuan tanah berakumulasi terus dan mereka kemudian mendirikan partai-partai politik. Partai politik di Filipina sangat rentan didikte oleh segelintir keluarga dan sering kali antarkeluarga bekerja sama untuk memenangi kekuasaan. Filipina memang meloloskan UU Antidinasti Politik, tetapi keefektifan UU tersebut dipertanyakan karena struktur masyarakatnya tak berubah.
Politik dinasti di Indonesia
Di Indonesia, politik kekerabatan dapat ditelusuri dari zaman Orde Baru dan Reformasi. Periode Orde Baru ditandai hadirnya patrimonial state, di mana negara berperan besar melahirkan kepentingan bisnis tertentu dengan memanfaatkan fasilitas negara termasuk akses terhadap modal. Pengorganisasian ala kongkalikong ini dapat dilakukan oleh berbagai jaringan yang juga mewakili kekuatan politik. Misalnya lewat jaringan keluarga, jaringan militer, jaringan Golkar (sebelum menjadi partai), jaringan himpunan kemahasiswaan,
jaringan keagamaan, dan lain-lain.
Pada periode Reformasi, liberalisasi ekonomi dan demokrasi telah mengurangi peran pemerintah pusat, tetapi tercipta sentra-sentra kekuasaan baru yang lebih tersebar dengan jaringan yang semakin beragam, tetapi sulit ditembus masyarakat awam. Sejumlah pengamat menyebut tren ini sebagai oligarchic state karena jejaring kekuasaan ini berhasil mengakali mekanisme kompetisi yang fair.
Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa jaringan politik kekerabatan tidak akan hancur hanya karena suatu UU. Kita harus memperhatikan faktor sosiologis dan historis, apalagi karena akan ada saja jaringan lain yang siap menggantikan dinasti yang tersingkir. Satu hal yang mampu memberikan jaminan akan kompetisi yang fair dalam politik (maupun bisnis) adalah jika birokrasi yang menggawangi proses seleksi politik (maupun ekonomi) bersikap profesional, transparan, dan akuntabel.
Saat ini, KPK sudah berhasil membongkar beberapa jaringan yang berusaha menggembosi wibawa negara, tetapi hal ini harus terus dilanjutkan untuk membongkar semua jaringan yang berpotensi memenjarakan Indonesia dalam pola oligarki.
Dinna Wisnu, Direktur dan Co-founder Paramadina Graduate School of Diplomacy, Jakarta
Editor : Caroline Damanik
Sebagai rakyat Indonesia, kata Eva, ia kehilangan sosok seorang presiden. Energi Presiden SBY dinilainya lebih banyak tercurahkan untuk isu-isu internal Partai Demokrat dan nyaris tak terdengar ketegasannya untuk menyikapi banyaknya persoalan negara seperti tenaga kerja Indonesia (TKI), maraknya tindak pidana korupsi, atau dukungan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) yang sempat disebut sebagai ormas preman oleh SBY.
"Ini ironi karena Presiden sedang melakoni peran yang pernah diprotes kepada para menterinya," kata Eva, saat dihubungi dari Jakarta, Senin (28/10/2013).
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan, Presiden SBY sempat meminta menteri-menterinya fokus pada tugas pokok dan fungsi sebagai pembantu presiden. Namun, di sisa masa jabatan yang tak lebih dari satu tahun, energi Presiden SBY justru dinilainya habis terkuras pada jabatan sebagai Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Tinggal setahun di pemerintahan, emergency di Partai Demokrat harus segera disudahi. Kembali ke posisi Presiden Republik Indonesia, sesuai sumpah dan janji di depan MPR," katanya.
Sebelumnya, Presiden SBY marah karena kesaksian mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, yang menyebutnya mempunyai hubungan dengan dekat dengan Bunda Putri. Setelah itu, presiden juga menyampaikan kegeramannya di depan ribuan kader Partai Demokrat karena menganggap ada pihak yang senang "menguliti" masalah di internal Demokrat. Menyikapi itu, SBY meminta seluruh kader Demokrat untuk tetap solid guna menghadapi tahun pemilihan di 2014.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 diamanatkan bahwa kebutuhan dasar termasuk air minum dan sanitasi harus dapat dipenuhi di akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu pada akhir tahun 2019. Artinya, pada tahun tersebut seluruh masyarakat Indonesia harus mendapatkan akses sanitasi dan air minum yang sehat. Dalam hal ini masih diperlukannya penambahan akses air minum untuk 108 juta jiwa dan akses sanitasi untuk 123 juta jiwa.
Untuk informasi, adanya permasalahan air minum dan sanitasi yang dihadapi saat ini yakni :
Menghadapai masalah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menyusun strategi yang tepat untuk menyediakan air minum yang berkelanjutan akibat dari meningkatnya pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan iklim. Dibutuhkan suatu konsep pengamanan air minum yang dapat menjamin penyediaan air minum yang berkelanjutan, yang melibatkan sektor sanitasi dalam rangka perlindungan sumber air bersih.
Konsep tersebut dikenal dengan Water Safety Plan (WSP) atau Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) yang dikembangkan oleh WHO dan sudah banyak negara yang mengadopsi konsepnya, diantaranya Indonesia. RPAM adalah pengendalian kualitas pelayanan air minum dari hulu hingga hilir dengan melihat dari hasil proses manajemen resiko. Di Indonesia, RPAM dibagi menjadi 3 kelompok yaitu RPAM untuk adanya resiko pada sumber air, RPAM untuk Penyelenggara SPAM, dan RPAM untuk Konsumen.
Adapun prinsip RPAM di Indonesia adalah penyediaan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan (4K). Pada Tahun 2012, Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya telah mengembangkan konsep RPAM untuk Penyelenggara SPAM yang telah diujicobakan pada PDAM Bandarmasih, Kota Banjarmasin.
RPAM menggambarkan secara detil bahaya dan besarnya resiko dalam setiap tahapan proses penyediaan air minum. Selanjutnya menyusun rencana tindakan pengendalian dan rencana perbaikan, strategi komunikasi, penyusunan Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja (IK), serta pemantauan dan evaluasi. Tahun 2013, pelaksanaan RPAM sudah dilakukan di 3 kota PDAM, yaitu: PDAM Kota Malang, PDAM Kota Payakumbuh, dan PDAM Kota Salatiga.
Dan salah satu kegiatan kongkrit yang dilakukan pemerintah untuk mengajak masyarakat untuk peduli pada sanitasi dan air minum adalah menyelenggarakan Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN). Acara ini merupakan agenda nasional yang sekaligus memperkuat komitmen pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia. KSAN diselenggarakan 2 tahun sekali dan telah berlangsung tiga kali sejak 2007.
Harapan dari penyelenggaraan KSAN ini dapat meningkatkan kepedulian dan sinergi semua pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, serta masyarakat yang akan merasakan pentingnya sanitasi dan air minum. Upaya pihak-pihak tersebut diharapkan dapat mendorong pencapaian target-target pembangunan pada sektor sanitasi dan air minum yakni RPJPN 2005-2025.
KSAN 2013 akan diselenggarakan pada tanggal 29 - 31 Oktober di Balai Kartini, Jakarta yang mengangkat tema “Sanitasi dan Air Minum untuk Indonesia Lebih Sehat: Bangun Sanitasi, Jangkau Air Minum”. Acara KSAN akan dihadiri oleh sekitar 2.500 pengunjung dari berbagai kalangan.Baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, media dan masyarakat umum lainnya.
Didalam rangkaian acara KSAN 2013 ini terdapat dua agenda besar yaitu Konferensi dan Festival. Pada acara konferensi akan diisi dengan berbagai diskusi oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan pemangku kebijakan lainnya serta para pelaku lainnya. Konferensi KSAN ini rencananya akan dihadiri oleh 1.500 peserta, antara lain dari Perwakilan kementerian/ Lembaga, kepala daerah, duta besar negera sahabat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), insitusi pendidikan, sekolah, pihak swasta dan masyarakat umum.
Sedangkan, di acara Festival “Sanitation City” terdapat rangkaian acara yang sangat menarik seperti pameran, aktivitas komunitas, mini talkshow, pertunjukan boneka, musik, hingga beragam lomba yang akan mendatangkan hadiah. (adv)
Editor : advertorial
"Lelang kepala sekolah ini terbuka tapi tertutup," kata Taufik, di Jakarta, Sabtu (25/10/2013).
Mengapa demikian? Terbuka berarti terbuka bagi para guru yang sudah berstatus sebagai PNS DKI dan tertutup bagi guru luar Jakarta maupun guru yang masih berstatus guru bantu maupun honorer. Taufik menjelaskan, pihak Dinas Pendidikan bukan melarang maupun membatasi, namun guru PNS DKI yang menjadi prioritas pelaksanaan program tersebut.
Proses pelaksanaan lelang jabatan pun telah diusulkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aturan dan persyaratan menjabat sebagai kepala sekolah pun telah diatur dalam regulasi Kemendikbud. Kepala sekolah, kata Taufik, merupakan jabatan tambahan seorang guru.
Ada pun persyaratan untuk dapat mengikuti lelang kepala sekolah adalah guru PNS yang memiliki pangkat minimal III-c, memiliki sertifikasi, dan paling tidak telah mengabdi selama kurang lebih lima tahun.
"Kalau ada guru bantu atau honorer yang mau ikut, ya harus menjadi pegawai negeri terlebih dahulu. Guru luar Jakarta juga harus pindah ke Jakarta dulu," kata Taufik.
Saat ini, lanjutnya, proses baru memasuki tahap koordinasi dengan Kemendikbud, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Inspektorat DKI, dan Asisten Kesejahteraan Masyarakat. Karena keputusan atas regulasi dan pelaksanaan lelang kepala sekolah ini tidak diputuskan oleh Dinas Pendidikan DKI sendiri. Oleh karena itu, Disdik DKI akan terus mengadakan rapat koordinasi bersama para pemangku kebijakan.
"Harapan saya tahun ini sudah mulai berjalan sambil semua prosesnya berjalan," ujar mantan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI tersebut.
Editor : Caroline Damanik
"Begitu keputusan sudah dibuat, seluruh kader PDI Perjuangan akan bulat mendukungnya. Kami itu kader partai, pasti tertib," ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR Bambang Wuryanto, Jumat (25/10/2013). Menurut dia, kewenangan yang ada pada Megawati itu sudah pasti tetap melewati mekanisme untuk mengukur kapasitas bakal calon yang akan diusung, termasuk mendengar dan menyaring masukan dari kader dan pihak lain.
Begitu keputusan sudah dibuat, lanjut Bambang, seluruh kader PDI Perjuangan akan bulat mendukungnya. "Kami itu kader partai. Pasti tertib," ujar dia. Tanpa perlu ada provokasi survei, Bambang berkeyakinan kapasitas Megawati sebagai petinggi partai sudah mumpuni untuk membuat keputusan krusial semacam pencalonan presiden.
"Kami meyakini, Ibu Ketum kapasitasnya dalam berpolitik istilah dalam akademiknya sudah profesor doktor," kata Bambang beranalogi. Dengan pengalaman menjadi ketua umum partai selama 20 tahun, ujar dia, pengalaman Megawati sudah sangat matang untuk menyaring segala intrik politik nasional maupun internal partai.
"Jadi sekapasitas ibu ketum bisa terprovokasi dalam menentukan capres, saya kok tidak melihat (kemungkinan itu)," tegas Bambang. Dia balik mencontohkan pencalonan Jokowi untuk pilkada DKI Jakarta adalah salah satu bukti Megawati tak bisa diprovokasi. "Siapa bisa menebak kalau di Jakarta (PDI Perjuangan) usung Jokowi?" tanya dia.
Kasus pemilu kepala daerah yang lain juga mengukuhkan tentang kuatnya pemahaman dan insting politik Megawati. Bambang menyebutkan contoh pencalonan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah maupun Rieke Diah Pitaloka di Jawa Barat. "Nyatanya, keputusan itu tepat," ujar dia meski tak menyebutkan ketepatan tersebut berkorelasi 100 persen dengan kemenangan.
Karenanya, Bambang mempersilakan bila ada upaya provokasi termasuk melalui survei. "Silakan kalau ada upaya membangun persepsi, mengadu domba, tetapi saya yakini beliau tidak akan terprovokasi," ujar Bambang.
Survei dan provokasi
Beragam survei menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai topik utama pemberitaan. Pada satu waktu karena posisinya yang selalu merajai survei, belakangan namanya "hilang" dari deretan kandidat yang layak menjadi calon presiden dalam sebuah survei.
"Metodologi survei clear, tapi motifnya dipertanyakan (ketika nama Jokowi hilang)," ujar Bambang. Menurut dia, pada kondisi saat ini, layak diduga ada motif tertentu bila sampai nama Jokowi tak masuk bursa kandidat yang layak diperhitungkan.
Mungkin saja, ujar Bambang, di antara semua survei yang hasilnya dirilis sampai saat ini, terselip upaya membangun persepsi untuk kepentingan tertentu. Barangkali, ujar dia, bagi kelompok atau kepentingan tertentu, persepsi dinilai lebih penting daripada realita.
Pengamat politik Asep Warlan Yusuf pun berpendapat Megawati adalah politisi dan negarawan yang matang. "Pasti tidak akan menjadikan hasil survei sebagai variabel penting dalam menentukan calon presiden," ujar dia. Apalagi, imbuh Asep, bila kental terasa ada motif politik di balik hasil survei tertentu.
"Bu Mega pasti lebih mengedepankan soliditas partai, pertimbangan ideologi, serta loyalitas dalam memutuskan siapa capres yang akan ditentukan nanti," komentar Asep. Menurut dia pertimbangan utama lain yang akan dipakai Megawati adalah siapa pun calon yang diusung harus merepresentasikan penerus perjuangan ajaran Bung Karno.
Senada dengan Bambang, Asep melihat kematangan Megawati dalam menjaga ideologi dan menilai kapasitas kader dapat dilihat dari calon-calon yang diusung PDI Perjuangan dalam beberapa pemilu kepala daerah terakhir. Asep pun menyebutkan Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagai contoh pencalonan yang layak dikaji dari PDI Perjuangan.
"Kalaupun survei dibuat untuk membangun persepsi yang mengadu domba Jokowi dan Bu Mega, menurut saya itu tak akan berpengaruh," tegas Asep. Dia pun menambahkan Megawati adalah figur yang sangat jauh bila dibandingkan misalnya dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang kentara menjadikan survei sebagai salah satu rujukan pengambilan kebijakan.
Editor : Palupi Annisa Auliani
Ruhut menjelaskan, bukti yang menunjukkan bahwa manuver PPI hanya sebatas mencari perhatian di antaranya nampak dari dua hal. Pertama, saat salah seorang Juru Bicara PPI M Rahmad menyampaikan kabar diculiknya Subur Budhisantoso oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Kedua, disebarnya pesan singkat yang disebut berisi arahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait ormas Anas Urbaningrum.
"Itu cari panggung, mereka kan ormas," kata Ruhut, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan, kegiatan PPI telah melenceng dari tujuannya. Sepengetahuan Ruhut, PPI merupakan ormas budaya yang kini lebih sibuk melemparkan gosip politik dan menyerang Partai Demokrat. Namun, ia mengaku tak mau reaktif. Ruhut yakin sepak terjang PPI akan tenggelam saat Anas Urbaningrum ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus proyek Hambalang.
"PPI kan kelahirannya soal budaya, tapi lebih banyak gosip. Aku sedih. Tapi kita tunggulah nanti pas Anas masuk KPK, PPI reda," kata dia.
Demokrat vs PPI
Perseteruan antara PPI dan Partai Demokrat terus meruncing, setelah beredarnya informasi penangkapan pendiri Partai Demokrat, Subur Budhisantoso oleh Badan Intelijen Negara. Kabar ini membuat Presiden SBY menginstruksikan BIN untuk mengklarifikasi informasi itu. BIN membantah telah menangkap Subur. Subur pun mengklarifikasi bahwa dirinya tak pernah ditangkap BIN. Dia menjelaskan, bahwa dia dan BIN memang dijadwalkan untuk melakukan pertemuan.
Selanjutnya, beredar pesan singkat yang di dalamnya secara eksplisit mencantumkan nama Anas Urbaningrum dan Gede Pasek Suardika, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPI. Loyalis Anas menduga, pesan singkat itu dikirim oleh Presiden SBY.
Ada beberapa butir dalam pesan singkat itu yang disebut dikirim kepada Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik, Ketua Harian Syarief Hasan, Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan, Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Direktur Eksekutif Toto Riyanto. Selain itu, pesan singkat juga dikirim ke lima wakil ketua umum, yaitu Max Sopacua, Jhonny Allen Marbun, Nurhayati Ali Assegaf, Agus Hermanto, dan Soekarwo.
Namun, dari beberapa butir yang ada, baru dua butir yang beredar di kalangan wartawan. Berikut isi butir keempat dan kelima pesan tersebut:
4. Jahat sekali, luar biasa sebenarnya saya tidak ingin melihat ke belakang, tapi pihak Anas terus menerus menyerang dan menghantam saya, dan Partai Demokrat. Setelah hampir 3 tahun saya mengalah dan diam, saatnya saya untuk saya hadapi tindakan yang telah melampaui batasnya itu. Partai Demokrat atas kerja keras kita baru saja mulai bangkit. Karena perilaku sejumlah kader, termasuk Anas partai kita sempat melorot tajam dan hancur. Kalau gerakan penghancuran Partai Demokrat dan SBY terus mereka lancarkan, para kader seluruh Indonesia akan sangat dirugikan. Sebagai unsur pimpinan Partai kita harus menyelamatkan partai kita, termasuk nasib dan masa depan jutaan kader dan anggota Partai Demokrat di seluruh Indonesia.
5. Jika terbukti Pasek (yang masih anggota DPR dari FPD) menyebarkan berita bohong yang mencemarkan nama baik BIN, dan secara tidak langsung nama baik presiden, saya kira dewan kehormatan harus mengambil sikap.
Saat dikonfirmasi tentang adanya pesan singkat ini, dua orang wakil ketua umum membantah. Agus Hermanto mengaku tidak menerima pesan itu. Ia hanya tidak menampik adanya pengarahan yang dilakukan SBY ke pengurus partai terkait pernyataan yang dilontarkan pengurus PPI.
Sementara itu, Jhonny Allen mengaku tak menerima pesan itu. Menurutnya, dalam rapat terakhir dengan SBY, pengurus partai hanya diberikan arahan secara umum untuk menjaga kesolidan.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Polri diharapkan segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test dalam memilih Kepala Bareskrim Polri yang baru. Dengan fit and proper test diharapkan bisa terpilih pemimpin reserse yang berintegritas dan memiliki kapabilitas.
"Sudah saatnya Polri melakukan fit and proper test terhadap para calon Kabareskrim," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane di Jakarta, Rabu (23/10/2013), menyikapi akan dilantiknya Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman menjadi Kepala Polri.
Neta mengatakan, menjelang pelantikan Kapolri, nama-nama calon Kabareskrim sudah mulai bermunculan. Fit and proper test perlu dilakukan kepada mereka untuk membuktikan janji Sutarman di Komisi III DPR akan membawa perubahan di lingkungan Polri.
Neta menambahkan, penjaringan dan fit and proper test tetap dilakukan oleh Dewan Kebijakan Tinggi (Wanjakti) Polri. Tanpa ada fit and proper test, lanjutnya, maka akan kembali muncul tudingan bahwa penentuan jabatan strategis di Polri seperti Kabareskrim hanya berdasarkan suka atau tidak suka elit Polri.
"Pemilihan bukan berdasarkan kapabilitas dan kapasitas perwira tinggi. Fit and proper test nantinya bisa dilakukan terbuka sehingga masyarakat kian yakin bahwa Polri benar-benar ingin berubah," pungkas Neta.
Seperti diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengesahkan Sutarman menjadi Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melantik Sutarman menjadi Kapolri.
Kabareskrim bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Selain itu, melakukan pengawas dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, dan laboratorium forensi.
Ada lima unsur pelaksana di Bareskrim Polri, yakni Direktorat Tipidum (tangani tindak pidana umum), Direktorat Tipideksus (tangani tindak pidana bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan kejahatan khusus), Direktorat Tipidkor (tangani tindak pidana korupsi), Direktorat Tipidnarkoba (tangani tindak pidana narkotika), dan Direktorat Tipidter (tangani tindak pidana tertentu).
Editor : Caroline Damanik
Hilmi bersaksi untuk terdakwa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Ia datang terlambat, setelah sidang sudah berjalan kurang lebih 20 menit. Hilmi tampak mengenakan baju koko berwarna putih dan peci hitam.
Sebelum Hilmi datang, Ketua Majelis Hakim Tipikor Gusrizal menyarankan jaksa memanggil paksa Hilmi, sebab ia sudah tidak memenuhi panggilan persidangan sebelumnya.
"Kita bisa gunakan Pasal 159 KUHAP, panggil secara paksa," kata Gusrizal.
Selain Hilmi, juga bersaksi anggota Majelis Syuro PKS Jazuli Juwaini. Jazuli mengenakan batik cokelat dan peci hitam.
Sebelumnya, menurut pengakuan Luthfi, Hilmi adalah orang yang pertama kali memperkenalkannya dengan Bunda Putri. Putra Hilmi yakni Ridwan hakim juga mengenal Bunda Putri.
Selain itu, Hilmi juga disebut terkait dengan Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Mantan Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia (Aspindo) Elda Devianne Adiningrat mengatakan ada commitment fee Rp 17 miliar untuk Hilmi alias Engkong yang belum dibayar oleh Elizabeth. Hal itu diketahui Elda dari rekan dekat Luthfi, Ahmad Fathanah. Elda juga pernah bertemu Ridwan dan Fathanah di Malaysia. Hilmi pernah membantah ada jatah uang Rp 17 miliar dari Fathanah. Ia juga membantah anaknya, Ridwan, menjadi perantara dirinya dengan Fathanah.
Sementara itu, Jazuli disebut terkait pembelian rumah bersama Luthfi di Jalan Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur. Dia juga pernah membeli mobil Toyota FJ Cruiser milik Luthfi. Kesaksian Jazuli untuk membuktikan dugaan pencucian uang yang menjerat Luthfi. Dalam kasus ini, Luthfi didakwa bersama-sama Fathanah menerima uang Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama terkait kepengurusan kuota impor daging sapi. Keduanya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, dan membelanjakan harta kekayaan. Diduga, harta tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Berdasarkan kesaksian mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, dalam persidangan kasus dugaan suap impor daging sapi, Bunda Putri disebut bisa memengaruhi keputusan reshuffle kabinet dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: Luthfi Hasan: Bunda Putri Sangat Dekat dengan SBY)
"Anak saya tanya: 'Pa, apa benar bunda puteri itu begitu hebat bisa atur SBY&punya pengaruh dalam kebijakan reshuffle kabinet?'," demikian tulis Dipo.
Dipo dikaitkan dan disebut-sebut mengenal Bunda Putri setelah beberapa waktu lalu beredar foto dirinya dengan seseorang yang diduga Bunda Putri. Dalam perjalanannya, ada pula foto sejumlah pejabat dengan Bunda Putri. Dipo mempertanyakan, jika ada foto seseorang dengan pejabat apakah bisa diartikan orang tersebut mampu mengendalikan kebijakan yang dibuat pejabat.
"Misal kata, saya madatan berfoto dengan pejabat seperti contoh terlampir, apa kamu percaya saya bisa atur kebijakan Obama? Misal kata saya madatan berfoto dgn pejabat terlampir & ngaku-ngaku bisa lobby untuk tolong Ka Majelis Syuro kamu percaya?," kata Dipo, sambil menautkan dua fotonya saat bersalaman dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan berbincang dengan Ahmad Dinejad.
Dipo melanjutkan, dengan koleksi fotonya bersama sejumlah pejabat, apakah kemudian begitu saja membuat orang percaya ketika ia mengaku kenal dan bisa mengatur kebijakan yang dibuat pejabat tersebut.
"Dengan modal madatan berfoto saya sana-sini ngaku-ngaku KENAL pejabat-pejabat itu, kamu percaya saya hebat? Yang percaya itu DODOL!! kata anak saya," lanjut Dipo.
Cerita soal Bunda Putri ini pun disebut Dipo dengan "cerita dodol" karena hanya bermodalkan kesaksian "setahu saya" yang diungkapkan di pengadilan. Menurutnya, apa yang diungkapkan Luthfi Hasan di pengadilan pun akhirnya ditegur oleh hakim.
Kemudian, Dipo mengakhiri tweet-nya soal Bunda Putri dengan me-mention salah satu tayangan dialog di televisi swasta, @karniilyas.
"Bang @karniilyas kalau nanti mau bahas hiruk-pikuk bunda puteri di ILC, cerita DODOL itu pengantar dari saya, salam & selamat untuk DR Hc nya," tutup Dipo.
Sebelumnya, meski ada foto dirinya dengan perempuan yang disebut Bunda Putri, Dipo mengaku tak mengenalnya. Menurutnya, sebagai pejabat publik, ia kerap dimintai foto bersama. Namun, itu tak bisa diartikan bahwa ia mengenal dan dekat dengan orang tersebut.
Presiden SBY pun telah menyampaikan bantahannya. Dengan amarah, Presiden menyebut Luthfi berbohong dan meminta jajarannya untuk menelusuri sosok Bunda Putri. Namun, hingga kini, kepolisian dan intelijen yang dikerahkan belum menyampaikan hasil telusurannya. (Baca: Presiden Marah Dikaitkan dengan Bunda Putri)
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
Dari penelusuran yang dilakukan Kompas.com Sabtu, (19/10/2013) hingga ke pelosok Desa Bila, Kecamatan Amali, diperoleh informasi bahwa Suardi merupakan alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Watampone.
Dia merampungkan studinya pada tahun 2003 dan mulai menjadi tenaga guru honer di Sekolah Dasar (SD) Inpress 6/80 Ulawengriaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Bahkan, Suardi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2007.
Suardi yang diketahui mengajar kelas murid kelas VI ini akhirnya memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya dengan alasan enggan memakan uang haram.
"Alasannya satu, kalau saya terlambat datang mengajar biar satu menit maka potong gaji saya karena kalau tidak maka gaji yang saya makan itu haram karena saya tidak penuhi seluruh kewajiban saya," tutur Abdul Salam, Kepala Sekolah SD Inpress 6/80 Ulawengriaja menirukan ucapan Suardi.
Setelah beberapa kali mengajukan pengunduran diri, Suardi akhirnya secara resmi berhenti sejak tahun 2011. Meski Surat Keputusan (SK) pengunduran dirinya belum dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat namun sejak saat itu Suardi tidak pernah lagi datang menerima gajinya.
Sejak berhenti menjadi guru. Suardi kemudian bekerja sebagai petani, mengelolah kebun warisan orangtuanya. Semantara isterinya bekerja sebagai penjahit pakaian. Selain itu pak guru juga aktif mengajar anak anak baca tulis Alquran di kediamannya pada sore hari.
Terkait keterlibatannya dengan aksi terorisme, warga setempat tak ada yang tahu, bahkan kaget setelah mendengar kabar bahwa Suardi telah tewas ditembak tim Densus 88. Pasalnya, kesehariannya pak guru dikenal orang baik dan sangat jujur baik saat mengobrol maupun tingkah lakunya.
"Orangnya sangat baik dan jujur dan memang ada kelompok kajiannya kayak majelis taklim yang biasa melakukan pengajian setiap malam jumat. Makanya kami heran kenapa almarhum ditembak kalau alasannya sering ikut pengajian. Itu kan hal yang biasa. Di sini banyak kelompok majelis taklim," ujar Agustang salah seorang tokoh masyarakat setempat.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa Suardi alias pak guru tewas ditembak oleh tim Densus 88 pada Kamis, 17 Oktober sekira pukul 15:00 wita. Saat itui Suardi diketahui baru saja pulang dari berkebun bersama anaknya AI (17) serta seorang rekannya J alias U yang ditangkap oleh Densus 88 menggunakan minibus Avansa bernomor polisi DW 567.
Sementara isteri Suardi meminta agar anaknya AI (17) segera dikembalikan lantaran tidak terlibat dengan aktifitas ayahnya.
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
Salah satu prestasi Polri yang disebut Sutarman dalam periode itu ada di bidang keamanan dan ketertiban. Ia mencontohkan sejumlah operasi pengamanan yang sukses dilakukan seperti Sail Banda 2012, Sail Komodo 2013, Bali Democratic Forum, ASEAN Summit, High Level Panel RI-ASEAN-Afrika, APEC 2013, Pam Idul Fitri, Natal, dan Pemilukada.
Selain itu, Sutarman juga menunjukkan sejumlah penanganan perkara, utamanya kasus korupsi. Untuk kasus korupsi, Sutarman menuturkan pada tahun 2012 Polri telah menangani 1.176 kasus atau naik 65 persen dibandingkan 2011 yang berjumlah 766 kasus. Dari jumlah itu, pada tahun 2012 Polri telah menyelesaikab 657 kasus korupsi atau naik 24,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Dalam rentang waktu itu, total uang negara yang diselematkan yakni Rp 261 miliar," kata Sutarman.
Sementara itu, untuk tahun 2013 hingga September 2013, Polri berhasil menyelamatkan Rp 907 miliar dari 554 perkara korupsi yang diselesaikan. Selain perkara korupsi, Sutarman juga menuturkan prestasi Polri di bidang terorisme.
"Polri mampu menangkap pelaku sebelum beraksi. Hal ini sebagai bentuk mencegah terjadinya teror dan jatuhnya korban termasuk anggota Polri sebagai target," kata Sutarman.
Hingga kini, Sutarman masih memaparkan visi dan misinya. Setelah itu, Komisi III DPR akan melakukan pendalaman dengan bertanya. Sikap fraksi Komisi III DPR akan disampaikan pada malam hari dan langsung diambil keputusan tentang lolos atau tidaknya Sutarman menjadi Kapolri.
Editor : Caroline Damanik
Rapat dihadiri oleh sebagian besar anggota Komisi III dan dipimpin oleh Tjatur Sapto Edy. Sebelum rapat dimulai, kedua pimpinan lembaga dimintakan pendapatnya soal rapat tersebut apakah akan dilakukan terbuka atau tertutup.
"Pimpinan, karena ini menyangkut pribadi seseorang, alangkah baiknya kalau disampaikan dalam forum tertutup," ujar Komisioner Kompolnas Logan Siagian di Kompleks Parlemen, Rabu (16/10/2013).
Permintaan serupa juga disampaikan Kepala PPATK M Yusuf.
"Kami akan menyampaikan transaksi-transaksi yang dilakukan bersangkutan. Maka dari itu, karena ini sifatnya rahasia, lebih baik dalam forum tertutup juga," kata Yusuf.
Pemanggilan PPATK dan Kompolnas ini merupakan rangkaian uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri. Selain memanggil kedua lembaga ini, Komisi III DPR juga telah membuat pengumuman masyarakat untuk menerima masukan soal sosok Sutarman. Namun, sejauh ini, belum ada masukan yang sifatnya signifikan.
"Sampai sejauh ini belum ada yang urgent dan signifikan laporan tentang Sutarman. Sembilan fraksi di Komisi III juga masih mendukung. Tapi ini masih tergantung data yang disampaikan Kompolnas dan PPATK," ujar anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo.
Bambang menuturkan Sutarman bisa saja batal terpilih apabila nanti ada laporan yang dianggap mengganggu kredibilitasnya menjadi Kapolri.
"Bisa saja tidak dipilih. Kalau begitu, pemilihan tidak bisa dilakukan aklamasi, melainkan dengan voting," ucap Bambang.
Sebelumnya, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M. Nasser mengatakan Kompolnas diminta Komisi III untuk memberikan paparan terkait Sutarman sebagai lembaga di luar institusi Polri yang secara sah untuk memberikan penilaian kepada calon Kapolri.
Sementara itu, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, pihaknya akan memberikan paparan mengenai transaksi keuangan yang selama ini dilakukan Sutarman selama bertugas sebagai aggota kepolisian. Data tersebut perlu diungkap untuk mengetahui, apakah selama ini ada indikasi mantan ajudan Presiden Abdurahman Wahid itu memiliki rekening gendut atau tidak.
"Kami akan ungkap apa adanya," katanya melalui pesan singkat yang diterima wartawan.
Presiden SBY telah mengajukan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Sutarman sebagai calon tunggal pengganti Kapolri Timur Pradopo ke DPR RI. Rencananya, Sutarman akan menjalani uji kepatutan dan uji kelayakan oleh Komisi III DPR RI, Kamis (17/10/2013) besok.
Editor : Caroline Damanik
Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo saat memberikan keterangan pers di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Minggu (9/9/2012), terkait ledakan bom, di Beji, Depok, Jawa Barat. | KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
Evaluasi terhadap Timur diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah diraihnya selama menjabat sebagai Kapolri.
“Evaluasi ini untuk mengetahui kinerja, visi, misi dan realisasi janji Timur Pradopo dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III saat akan menjadi Kapolri tiga tahun lalu,” kata Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Selasa (15/10/2013).
Menurut Neta, jika evaluasi tersebut tidak dilakukan, maka proses uji kepatutan dan uji kelayakan dinilai hanyalah sebatas formalitas saja. Pasalnya, tidak ada penilaian yang diberikan atas prestasi yang telah diraih seseorang selama menjabat suatu jabatan.
Secara terpisah, Timur mengaku siap jika sewaktu-waktu Komisi III DPR memanggilnya untuk dievaluasi. Menurutnya, selama ini evaluasi terhadap kinerja Polri telah dilakukan secara berkala. Terutama, pada saat Polri dipanggil Komisi III untuk menjalani hearing.
“Kita siap. (Dan) saya kira evaluasi bukan hanya saat sekarang saja,” kata Timur saat ditemui di Lapangan Bhayangkara Polri, Selasa.
Editor : Egidius Patnistik
Ini bukan judul film atau sinetron. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di republik tercinta ini. Bunda Putri, begitulah nama yang belakangan ramai dibicarakan banyak orang. Nama Bunda Putri pertama kali muncul dalam rekaman telepon yang diputar jaksa di persidangan Ahmad Fathanah pada 29 Agustus lalu. Dalam rekaman itu, Bunda Putri membahas perihal reshuffle dengan Luthfi. Mereka menyebut sejumlah nama, seperti Haji Susu, Pak Tan, Dipo, dan Pak Lurah.
Pada sidang tersebut, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishak yang hari itu menjadi saksi untuk tersangka Ahmad Fatanah, mengaku mengenal Bunda Putri. Luthfi mengklaim, Bunda Putri merupakan orang dekat SBY.
Tentu saja Presiden SBY marah terhadap Luthfi Hasan Ishaaq, sebab Luthfi mengkaitkan dirinya dengan sosok bernama Bunda Putri.
Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di Istana Negara Jl Veteran, Jakarta, Jumat (11/10/2013), mengiyakan, bahwa Presiden SBY sangat marah terhadap Luthfi Hasan gara-gara kesaksian yang dianggap bohong itu.
Kemarahan presiden seperti godam, sesaat ekspresi kegeraman itu mampu membuat situasi terdiam. Sebagian barangkali percaya dengan pernyataan sang presiden yang tidak mengenal Bunda Putri, sebagian lainnya barangkali sudah apatis, mau benar atau bohong... 'emang gue pikirin', sebagian lainnya yang penasaran mulai menelisik apa yang sesungguhnya terjadi.
Dua hari setelah geram, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mendapat kepastian tentang siapa Bunda Puteri yang disebut Luthfi dekat dan sebagai pembawa pesan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Sabtu (12/10/2013), Presiden memerintahkan kepolisian dan intelijen untuk menelusurinya.
Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo membenarkan bahwa pihaknya tengah menelusuri Bunda Puteri. ”Saya kira (penelusuran) itu iya, apalagi itu menyangkut seorang Presiden, ya. Kita tunggu (hasilnya), ya,” katanya di Kompleks Istana, Jakarta, kemarin. Menurut Timur, penelusuran ditujukan untuk mengetahui siapa Bunda Putri. Penelusuran dilakukan untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menangani kasus dugaan suap impor daging sapi.
***
Lalu pada Minggu sore (13 Oktober), saya dikejutkan oleh pesan broadcast blackberry dari Ratna Sarumpaet. Isinya: SBY Bohong 2000%. Siapa BUNDA PUTRI? "Tuan, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu tapi tidak bisa membohongi semua orang untuk selamanya." Ternyata Bunda Putri adalah ibu Pur alias Sylvia Soleha, isteri dari Kombes Pol (Purn) Purnomo D Rahardjo, kepala rumah tangga Cikeas. Konon Bunda Putri adalah orang kepercayaan/operator bisnis Ani Yudhoyono!!!
Lantas di bawahnya, ada tercantum link tulisan yang menjadi sumber pernyataan yang disebarkan Ratna, yang ternyata merupakan forward seseorang berinisial RS dengan pin BB di belakangnya.
Bergitulah, saat istana mengaku sedang "mencari-cari" di mana Bunda Putri berada, media dan juga masyarakat malah telah maju berlangkah-langkah. Misteri Bunda Putri pun mulai terungkap. Foto wanita separoh baya dengan dandanan rapih itu pun kini tampil menghias media massa. Bunda Putri itu memang ada! Pada foto-foto yang dipajang di berbagai media itu jelas nampak, Bunda Putri memang bukan orang sembarangan. Sejumlah orang penting dan dekat dengan presiden pun berpose dengannya. Sebut saja, Dipo Alam dan Andi Mallarangeng.
Kini pernyataan dan kenyataan seperti saling berhadap-hadapan. Pernyataan yang dilontarkan Sang Presiden bahwa dirinya tak mengenal Bunda Putri membentur kenyataan yang sebaliknya, bahwa Bunda Putri adalah orang kepercayaan ibu Ani Yudhoyono. Maka mustahil sang suami tak mengenalnya.
Jika demikian, siapa sebenarnya Bunda Putri ini? Seperti diungkap di awal tulisan ini, nama Bunda Putri pertama kali muncul dalam rekaman telepon yang diputar jaksa di persidangan Ahmad Fathanah pada 29 Agustus lalu. Dalam rekaman itu, Bunda Putri membahas perihal reshuffle dengan Luthfi. Mereka menyebut sejumlah nama, seperti Haji Susu, Pak Tan, Dipo, dan Pak Lurah.
Marilah kita simak isi percakapan antara Bunda Putri (BP) dan Luthfi Hassan Ishak (LHI) yang rekamakannya diputar pada 29 Agustus 2013.
BP: Assalamualaikum, ustaz.
LHI: bunda saya minta maaf baru bangun tidur, baru seger.
BP: bunda juga baru pulang jam 8, karena pengen negerokok, bosen di rumah sakit dari hari jumat, pengen merokok. Ini lagi ngobrol sama Iwan (sapaan Ridwan). Kalau bangun. Bakbuk-bakbuk, jangan senen. Kalau bangun. Iwan bisa cover zakat di istana. Jangankan orang dekat siapa nanti. Ini alternatif saja hilang.
LHI: waktu itu di depan bunda, saya telepn ke sana supaya memberi tahu segera. Karena prosesnya sudah panjang supaya dihentikan prosesnya untuk memperjuangkan yang namanya ... Udah hentikan nanti sampe arah yang...
BP: ...itu kan sahabatnya si manyun.
LHI: siapa, si Widhi itu?
BP: iya, orang dari DPD, kalau dari DPP sih nggak apa apa
LHI: mungkin begini, memang mereka berbicara soal itu. Dia nanya yang tidak ada alternatif untuk gantikan yang lama itu. Saya tidak kenal betul tapi setelah dapat restu dari bunda Langsung saya telepon
BP: Itu kiblatnya satu, itu kiblatnya HP. Sekarang saya bilang ke Iwan, bunda tak akan lagi bicara pada pak haji susu, bunda gak akan negor lagi, gak akan minta lagi, kalau sampe, harusnya kan hari ini, Fathan sudah duduk, harusnya menurut pak haji. Kalau sampe ia dikabulkan, bunda berhenti semuanya. Wan bunda tak mau dimainin. Apa yang pak haji susu minta sama bunda, bilang pak lurah semua bunda temui, seorang fathan, bunda dihianati. Bunda tidak bisa terima. Kalau fathannya sudah. Kita yang butuh dia. Nggak masalah Fathan sih, Sudah jangan bicara lagi wan, bunda capek.
LHI: Saya khawatir mereka jalan terus.
BP: sampe dianter ke pintu jam 1 malam. Bunda bilang jangan dikasih alternatif, nanti alternatifnya yang dibesarin. Besok gak ada namanya Fathan.
LHI: saya tadi pagi ketemu sama dia, tapi untuk urusan lain sama menteri-menteri lain.
BP: sekarang ini, bunda ini jam 10 ditunggu Dipo kan. Sebelum dia ke JCC. Katanya kan, bun jadi nanti kita ketemu sama mas boed jam 2.45. Bunda di Grand Hyyat saja, supaya gak ke mana-mana Nah kalau sudah begini, males kita urusin TPA-nya. Nanti kalau Maret ada reshuffle, ya sudah saja, nanti saya gnmomong sama pak lurah, bener apa yang kamu bilang tentang haji susu itu, sudah babat saja, aman. Bunda gituin aja, aman. Bunda disuruh ngurus beliau emang di atas satu orang, banyak orang, saya tantang.
LHI: Bukan maksud saya, dia kan decission maker, bunda kan mengkondisikan para dicission maker. Kerjaan lebih berat yang mengkondisikan pada decission maker dari pada yang pengambil keputusan sendiri. Ya allah.
BP : jadi kalo si Fathan itu kita minta tempatkan atau reshuflle kita barterlah dengan Dirjen, itu masih beratlah. Ini cuma untuk pintu masuk. Beratnya dimana? Dan bunda kan gak ngerti untuk satu ini saja deh, ntar juga penuh, ngapain diatas bunda gag kenal orang, kenapa bunda harus milih, karena bunda tahu kapasitas orang ini. Kalo gag tau waduh gak berani kita, mau ngejodoh-jodohin orang. Ini dunia akherat bunda, gak berani.
Nah, begitulah awalnya. Masyarakat dibikin penasaran oleh nama Bunda Putri. Alasan KPK memunculkan nama Bunda Putri dalam persidangan, diakui oleh Ketua KPK Abraham Samad, lantaran terkait dengan keterangan-keterangan lainnya.
"Karena kan terkait dengan keterangan-keterangan yang lain, gitu. Tapi dia sifatnya berdiri sendiri oleh karena itu kita masih dalami," kata Ketua KPK Abraham Samad saat ditemui di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jumat (11/10/2013).
Menurut Samad, keterangan Bunda Putri itu bersifat berdiri sendiri. Tak ada kaitan dengan perkara yang bergulir di persidangan.
"Tidak punya nilai pembuktian, karena dia berdiri sendiri. Tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti lain," tegasnya.
Atas pernyataannya ini, KPK pun terkesan gamang untuk menelisik lebih jauh keterlibatan Bunda Putri atas kasus kuota sapi impor itu. Alasannya, KPK merasa belum perlu memanggil Bunda Putri sekalipun penyebutan nama wanita misterius itu oleh saksi dan terdakwa di sidang kasus suap sapi impor menyinggung pihak tertentu, termasuk Presiden SBY.
Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat 11 Oktober 2013, menyatakan, KPK memanggil seseorang untuk dimintai keterangan sesuai kebutuhan penyidikan. “Memeriksa seseorang itu bukan tergantung kegundahan Presiden,” kata Johan di kantor KPK.
Lalu siapa sebenarnya Bunda Putri ini? Sebuah majalah yang mengaku menemukan jejaknya menulis, bahwa Bunda Putri yang memiliki nama asli Non Saputri bertempat tinggal di Jalan Metro Pondok Indah, SB-09, RT05/015, Jakarta Selatan.
Bunda Putri ini diketahui berasal dari Cilimus, Kuningan, Jabar. Bunda Putri juga memiliki rumah di sana. Menurut adik tirinya, Otong Mulyadin yang juga kepala desa, Bunda Putri kerap pulang 4-5 bulan sekali. Ketika pulang dia kerap membagikan sembako dan uang ke penduduk yang tak mampu.
Sebuah blog di Kompasiana menulis, Bunda Putri juga dikenal dengan nama Bu Pur atau Sylvia Soleha, istri Purnomo kepala Rumah Tangga Cikeas. Sylvia Soleha adalah teman dekat Ibu Negara Ani Yudhoyono. Sylvia juga sering terlihat berada dalam rombongan Ibu Negara, Ani Yudhoyono menghadiri berbagai kegiatan. Misalnya saat peringatan Hari Olahraga Nasional di gedung Tennis Indoor dan lain sebagainya.
Karena kedekatannya dengan Ibu Negara itu, sudah bukan rahasia lagi banyak pejabat maupun pengusaha termasuk makelar proyek berusaha mendekati Silvia.
Sebetulnya, lanjut Intel Imoet, si pemilik akun di Kompasiana itu, Sylvia Soleha kali pertama disebutkan dalam laporan investigasi terhadap Mindo Rosalina Manulang, mantan direktur pemasaran PT Anak Negeri, perusahaan yang dimiliki oleh mantan bendahara Demokrat Nazaruddin.
“Wafid Muharram (mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga) mengatakan, ada seorang pengusaha yang direkomendasikan oleh Angelina Sondakh (mantan anggota DPR dari Partai Demokrat) yang ingin mengambil proyek tersebut, ” ujar Mindo seperti dalam salinan laporan yang dimuat The Jakarta Post.
“Dan ada juga seorang pengusaha yang direkomendasikan oleh departemen rumah tangga Cikeas. Tapi saya lupa namanya,” tambah Mindo dalam laporan tersebut.
Dalam audit BPK juga tertulis ada tiga orang dekat Presiden SBY turun langsung meyakinkan para pejabat berwenang agar mengubah kontrak single year menjadi multiyear. “Pada saat proses permohonan sekitar Oktober 2010, WM mengaku diyakinkan oleh pihak-pihak yang dapat membantu proses multi years ke Kementerian Keuangan, yaitu SSH(SYLVIA SOLEHA), WWS (Widodo Wisnu Sayoko anak Sylvia Soleha) dan AGU (Arif Gundul),” demikian kalimat hasil audit investigasi Hambalang jilid II, halaman 37
Hal ini diperkuat dengan terendusnya “sidik jari” Sylvia Soleha oleh penyidik KPK di ruangkerja-ruangkerja para Pimpinan Kementerian Pemuda dan Olahraga .
Audit itu juga menerangkan bagaimana IR mengenalkan SSH(SYLVIA SOLEHA) kepada WM setelah SSH menghadap AAM. IR mengantarkan SSH ke ruang kerja WM dengan menjelaskan bahwa SSH akan meminta pekerjaan di Kemenpora sesuai dengan petunjuk dan persetujuan AAM.
Dari situ, AGU dan WWS kemudian kerap melakukan koordinasi dengan WM sebagai tindaklanjut dari pekerjaan yang akan diberikan kepada SSH. AGU dan WWS sendiri disebut dalam LHP jilid II itu adalah orang yang diminta SSH (SYLVIA SOLEHA) secara khusus untuk membantu proses pengurusan kontrak tahun jamak (multi years) proyek P3SON.
“WM mengaku pernah mendapatkan penjelasan dari AGU dan WWS bahwa SSH telah melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian PU dan Kementerian Keuangan, termasuk melakukan komunikasi dengan AR dan ADWM.”
Inisial SSH sendiri merujuk pada Sylvia Sholehah atau Bu Pur. Sementara WWS Widodo Wisnu Sayoko adalah anak dari Bu Pur. Sementara WM adalah inisial dari mantan Sekretaris Menpora Wafid Muharam. AAM adalah mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng. Adapun ADWM adalah inisial Agus Dermawan Wintarto Martowardojo atau Menteri Keuangan yang kini menjadi Gubernur Bank Indonesia, dan AR adalah inisial Anny Ratnawaty, mantan Dirjen Anggaran Kemenkeu yang kini menjadi Wakil Menteri Keuangan.
Demikianlah, satu demi satu kesejatian Bunda Putri mulai terkuak. Bukan cuma Intel Imoet yang mencoba mengungkap, mayoritas media juga berlomba-lomba melengkapi data mengenai Bunda Putri. Namun anehnya, dari pihak istana juga masih tetap ngotot dan mengaku tidak mengenal Bunda Putri.
Hmmm... macam apakah sesungguhnya sosok Bunda Putri itu? Seberapa kayakah dia karena menjadi "figur penting" dalam beberapa megaproyek. Seberapa besarkah kekuasaannya, sampai-sampai Luthfi Hasan Ishak meyakini perempuan 'sakti' itu sanggup mempengaruhi kebijakan Presiden SBY dalam mereshufle kabinet?
Ketimbang kita terus bertanya-tanya, baik juga kita turuti saran kawan saya yang bernama Aries Tanjung untuk sejenak melupakan Bunda Putri, dan lantas kita menyanyikan lagu kanak-kanak berjudul "Bunda Piara":
Bila kuingat lelah
ayah bunda
Bunda piara
piara akan daku
sehingga aku besarlah
Waktuku kecil hidupku
amatlah senang
senang dipangku dipangku dipeluknya
serta dicium dicium dimanjakan
namanya kesayangan
Editor : Jodhi Yudono
Beberapa hari terakhir, nama Bunda Putri kian santer, ketika mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan, dalam kesaksiannya di persidangan menyebutkan bahwa si Bunda memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan Luthfi pun disambut amarah SBY. Ia menyebut Luthfi berbohong.
Presiden menyatakan akan mencari tahu siapa sebenarnya Bunda Putri. Tetapi, belum juga ada kejelasan hingga kini. Bahkan Polri dan intelijen pun dikerahkan untuk mencari tahu.
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menduga, ada yang melindungi Bunda Putri sehingga tak tersentuh hingga saat ini.
Bahkan, menurutnya, para pembantu dan orang-orang kepercayaan Presiden pun seakan tak berdaya. Bambang menilai, seharusnya pihak Istana merespons hal ini sejak Agustus 2013 ketika putra Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Ridwan Hakim, memberikan kesaksian di persidangan. Saat itu, jaksa memutar pembicaraan telepon antara Ridwan, Bunda Putri, dan Luthfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tipikor Jakarta.
"Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet mestinya tidak tinggal diam, karena persoalannya sudah memunculkan asumsi bahwa kabinet bisa diintervensi kartel impor daging sapi," ujar Politisi Golkar itu.
Padahal, apa yang terungkap terkait dugaan intervensi terhadap kabinet ini dinilai Bambang sangat sensitif dan menyangkut wibawa Presiden.
"Pertanyaannya, ke mana intelijen dan apa saja yang dilakukan para pembantu Presiden sehingga Kepala Negara tidak memiliki informasi apa pun tentang Bunda Putri? Padahal, Bunda Putri sudah menjadi faktor yang berpotensi mengganggu kredibilitas Presiden dan kabinet," kata Bambang.
Dengan pengakuan Menteri Pertanian Suswono yang pernah bertemu Bunda Putri dan fotonya bersama Seskab Dipo Alam, seharusnya tidak sulit untuk mengungkap jati diri Bunda Putri.
"Kalau dia tak pernah dimunculkan untuk membuat klarifikasi, sama artinya semua pihak berwenang di negara ini memberi imunitas kepada perempuan yang telah melecehkan Presiden dan kabinetnya itu," ujar Bambang.
Baca juga:
Luthfi Hasan: Bunda Putri Sangat Dekat dengan SBY
Presiden Marah Dikaitkan dengan Bunda Putri
Dipo Alam Bantah Foto Bersama Perempuan yang Disebut Bunda Putri
"Yang Tahu Bunda Putri, Presiden PKS, Bukan Presiden SBY"
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary
