Fadli Zon: Pemisahan Pusat Pemerintahan dan Bisnis, Solusi Alternatif

Fadli Zon: Pemisahan Pusat Pemerintahan dan Bisnis, Solusi Alternatif

Penulis : BNJ | Jumat, 18 Januari 2013 | 21:42 WIB

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon (kanan) bersama Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani membentangkan spanduk penolakan Gerindra terhadap pembangunan gedung baru DPR seusai pembacaan sikap Partai Gerindra di Ruang Wartawan, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/1). Gerindra menganggap belum perlu membangun gedung senilai sekitar Rp 1,3 triliun tersebut dan lebih baik anggarannya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.

TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir Jakarta telah melumpuhkan aktivitas pemerintahan dan bisnis dua hari ini. Perlu kebijakan lebih strategis ke depan agar dampak kerugian banjir di ibukota tak terulang. Kerugian kini diperkirakan mencapai 1.5 rupiah miliar per jam.

"Wacana lama yang perlu dikaji adalah pemindahan ibukota ke daerah baru. Namun, perlu kajian mendalam agar lokasi baru benar-benar mendukung," kata Fadli Zon dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Jumat (18/1/2013).

Menurut Fadli, Presiden Soekarno tahun 1957 pernah menggagas ibukota dipindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Soekarno memandang Jakarta tak akan mampu menampung sekaligus pusat pemerintah dan bisnis.

Palangkaraya dipilih selain Kalimantan sebagai pulau terbesar, juga posisinya berada di tengah gugus pulau Indonesia. "Begitupun Presiden Soeharto pernah mewacanakan pemindahan ibukota ke Jonggol, Bogor, dengan akses yang tak terlalu jauh dari Jakarta," katanya.

Ide pemindahan ibukota ini sangat realistis untuk mengurangi beban aktivitas di Jakarta. Tapi tentu perlu diteliti untung ruginya. Sebagai contoh, kata Fadli Zon, Malaysia memindahkan kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya.

"Di Putra Jaya semua gedung pemerintahan terintegrasi dalam satu komplek area. Ini memudahkan aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Menurut Fadli, untuk merealisasikan pemisahan tersebut, para ahli harus membantu pemerintah pusat menentukan daerah baru pusat pemerintahan. Jakarta bisa menjadi pusat bisnis, dan daerah baru nanti menjadi pusat pemerintahan.

"Tentu daerah baru nanti bisa dicari yang mudah aksesnya dan lingkungannya mendukung," katanya.

Dengan pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis, Jakarta bisa menjadi kota yang sehat, manusiawi, dan resiko kerugian pun lebih kecil ketika terjadi musibah serupa.

Anda sedang membaca artikel tentang

Fadli Zon: Pemisahan Pusat Pemerintahan dan Bisnis, Solusi Alternatif

Dengan url

http://motorcycleinnovation.blogspot.com/2013/01/fadli-zon-pemisahan-pusat-pemerintahan.html

Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya

Fadli Zon: Pemisahan Pusat Pemerintahan dan Bisnis, Solusi Alternatif

namun jangan lupa untuk meletakkan link

Fadli Zon: Pemisahan Pusat Pemerintahan dan Bisnis, Solusi Alternatif

sebagai sumbernya